Hukum Pranata Dan Pembangunan AMDAL Bab 1

hukum-di-indonesia-sebenarnya-seperti-apa-ya

Tugas Mata Kuliah Hukum Dan Pranata Pembangunan

Jurusan Teknik Arsitektur

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan

Nama = Fachri M Abror

Kelas = 3TB01

Npm = 27315660

Dosen = Agung Wahyudi

 

BAB 1

PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dan hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Pranata adalah interaksi antar individu atau kelompok atau kumpulan.

Pengertian individu dalam satu kelompok dan pengertian individu dalam satu perkumpulan memiliki makna yang berbeda menurut F. Durkheim, yaitu, dasar organisasi individu dalam kelompok adalah adat-istiadat, sedangkan dasar organisasi individu dalam perkumpulan adalah organisasi buatan. Hubungan yang terjadi dalam satu kelompok didasarkan perorangan, sedangkan dalam kumpulan kelompok adalah berazasguna sangat tergantung dengan tujuan akhir yang sering dinyatakan dalam kontrak. Kontrak adalah sebagai parameter hubungan yang terjadi dalam proses kegiatan pembangunan. Hubungan antara pemilik dengan perancang, hubungan antara pemilik dengan pelaksana. Kontrak menunjukan hubungan yang bersifat independent dan terarah atas tanggungjawab dari tugas dan fungsinya.

Jadi, definisi dari Hukum Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengikat yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Dalam arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan.

Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait seperti adalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

 

Hukum pranata pembangunan memiliki empat unsur :

  1. Manusia

Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.

  1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya alam sebagai sumber utama pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.

  1. Modal

Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.

  1. Teknologi

Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan. Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.

 

STRUKTUR HUKUM PRANATA

Hukum Pranata di Indonesia

  1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hokum
  2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan
  3. Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan
  4. Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik;
  5. Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU
  6. Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb.

 

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai suatu perubahan, atau suatu proses perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup, yang juga sebagai paradigma perkembangan yang terjadi dengan berjalannya perubahan peradaban hidup manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kegiatan pembangunan memiliki empat unsur pokok, adalah manusia, kekayaan alam, modal, dan teknologi.

Pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks mengalami proses perubahan dari yang sederhana sampai dengan yang rumit/kompleks. Proses perubahan tersebut mengalami perkembangan perubahan cara pandang, beberapa cara pandang tersebut adalah pertumbuhan, perubahan strukutr, ketergantungan, pendekatan sistem, dan penguasaan teknologi. Sebelum melakukan suatu kegiatan pembangunan, idealnya terlebih dahulu dibuat sebuah rencana yang dapat dijadikan arahan dalam menjalankan prosesnya.

Dalam konteks perkotaan, pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan ke arah yang lebih baik, dalam hal infrastruktur, perekonomian, kependudukan dan lain-lain. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu bentuk dari bahan acuan tersebut. Rencana ini dibuat berdasarkan analisis kondisi eksisting dan rencana yang ingin dicapai wilayah ke depannya guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (UU Pasal 1 ayat 2 No.25/2004).

Setiap pembangunan di suatu kota harus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tersebut. Jika dalam suatu pembangunan terdapat penyimpangan terhadap rencana tataruang wilayah setempat, akan diberlakukan sanksi berupa disinsentif, yaitu penanggungan kerugian akibat melakukan penyimpangan.

Contohnya dalam kasus AMDAL yang merupakan suatu singkatan dari “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.

Di indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

SUMBER REFERENSI:

–          http://informasiana.com/pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat-amdal/#

–      http://windasetianingsih.blogspot.co.id/2017/01/hukum-pranata-pembangunan.html?m=1

–  http://radentirta18.blogspot.co.id/2017/09/hukum-dan-pranata-pembangunan-bab-1.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s