Hukum Pranata Dan Pembangunan AMDAL Bab 3

Tugas Mata Kuliah Hukum Dan Pranata Pembangunan

Jurusan Teknik Arsitektur

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan

Nama = Fachri M Abror

Kelas = 3TB01

Npm = 27315660

Dosen = Agung Wahyudi

 

BAB III

STUDI KASUS

 Peristiwa Lumpur Lapindo ( PT Lapindo Brantas )

13385729811131128838
Lumpur Lapindo

 

Peristiwa lumpur lapindo terjadi pada tanggal 26 Mei 2006 tepatnya di Surabaya. Kejadian ini merupakan akibat kelalaian PT. lapindo brantas yang merupakan kontraktor pertambangan minyak melakukan kesalahan prosedur pengeboran. PT Lapindo Brantas telah lalai dalam melaksanakan dengan tidak memasang casing yang menjadi standar keselamatan pengeboran. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kelalaian tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat. Dampak yang terlihat dari aspek ekologis dan social. Dalam aspek social banyak masyarakat kehilangan rumah tinggal. Dalam aspek ekologis banyak sawah maupun perkebunan masyarakat yang ditenggelamkan oleh lumpur akbitanya mematikan perekonomian. Selain itu air sumur didaerah sekitar semburan lumpur tercemar dan tidak dapat digunakan masyarakat.

Selain melakukan perusakan lingkungan, berdasarkan hasil investigasi WALHI, selama melakukan usaha pertambangannya, Lapindo Brantas Inc. tidak memiliki AMDAL. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa AMDAL merupakan prasyarat mutlak dalam memperoleh izin usaha, dalam hal ini adalah kuasa pertambangan. Kasus Lumpur Lapindo merupakan salah satu bentuk sengketa lingkungan yang harus segera diselesaikan.

 

Analisa

Kasus ini termasuk salah satu bencana nasional di Indonesia. Menurut analisis saya berdasarkan data yang ada, ditinjau dari Undang – undang No. 32 Tahun 2009, begitu banyak pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan hukum lingkungan. Seperti yang diuraikan dibawah ini :

  1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam ( SDA ) tidak memperhatikan Lingkungan Hidup

Mengingat Lapindo Brantas Inc. tidak memiliki AMDAL maka berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 12 ayat ( 1 ), pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dan dalam pasal 12 ayat ( 2 ) dikatakan bahwa dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kasus ini telah membuktikan bahwa Lapindo Brantas Inc. karena kelalaiannya telah menyebabkan pencemaran.

  1. Tidak Adanya Pengendalian Baik Oleh Pemerintah Maupun Penanggungjawab Usaha

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 pasal 13 ayat ( 1 ), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan dalam ayat ( 2 ) tertulis bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam ayat (3) dikatakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Lapindo Brantas Inc. tidak melakukan pengendalian ini dan pemerintah sebelum terjadi semburan juga tidak melakukan upaya pengendalian yang maksimal hingga Lapindo Brantas Inc. yang tidak memiliki AMDAL dapat melakukan eksplorasi sumber daya alam di Sidoarjo saat itu.

  1. Lapindo Brantas Inc. Tidak Memiliki AMDAL

Berdasarkan hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup ( WALHI ), selama melakukan usaha pertambangannya, Lapindo Brantas Inc. tidak memiliki AMDAL. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 14 dan 22 UU No. 32 Tahun 2009. Mengingat bahwa AMDAL merupakan  prasyarat mutlak dalam memperoleh izin usaha, dalam hal ini adalah kuasa pertambangan.

  1. Lapindo Brantaas Inc. Berperan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup

Lumpur sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg) air raksa, misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal. Ini tidak sesuai dengan Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2009 mengenai baku mutu lingkungan hidup.

  1. Tidak Maksimalnya Usaha Pemulihan Karena Putusan Pengadilan Yang Tidak Sesuai Dengan Aspek Kebenaran Hukum

Gugatan WALHI ditolak seluruhnya oleh Putusan PN Jakarta Selatan, kemudian di tingkat banding juga ditolak berdasarkan Putusan PT Jakarta yang menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa semburan lumpur panas Lapindo disebabkan karena bencana alam. WALHI tidak mengajukan kasasi atas putusan PT Jakarta sehingga dianggap bahwa Putusan PT Jakarta telah in kracht. Selain WALHI, YLBHI juga mengajukan gugatannya kepada PN Jakarta Pusat, 27 November 2007, namun Putusan PN Jakarta Pusat mengatakan bahwa Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. YLBHI mengajukan banding dan kasasi, yang masing-masing hasil putusannya juga menolak gugatan pihak YLBHI dan menyatakan bahwa Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas tidak bersalah.

Dari putusan itu, dipertanyakan bagaimana identifikasi dari bencana alam dan bukan bencana alam. Kebenaran umum banyak membuktikan bahwa ini disebabkan kelalaian dari Lapindo Brantas Inc., namun apabila ini diputus sebagai bencana alam maka pertanggungjawabannya serta pemulihan menjadi dialihkan kepada Negarasesuai pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009. Dengan itu apabila memang Lapindo Brantas Inc. yang menjadi penyebab dari pencemaran, ini berarti ia bebas untuk tidak bertanggungjawab atas kelalaiannya

  1. Pembuangan Lumpur Ke Laut Tidak Sesuai Dengan Pengelolaan Limbah B3

Lumpur yang menyembur di Sidoarjo, bukan lumpur biasa melainkan lumpur panas yang mengandung banyak bahan berbahaya. Apabila dibuang kelaut maka dapat mencemari ekosistem laut. Selain itu ini melanggar pasal 59 Undang – undang No. 32 Tahun 2009.

Pemerintah tidak melaksanakan PPLH dalam pasal 63, Lapindo Brantas Inc melanggar hak – hak dalam pasal 65, tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 67 – 69, Pemerintah tidak melakukan pengawasan dan sanksi administrative.

Dampak

porongsebelumlapindo
Foto Satelit Porong Sidoarjo, Jawa Tengah (14 Agustus 2005)
(diambil sebelum bencana lumpur lapindo terjadi)
porongsessudahlapindo
Foto Satelit Porong Sidoarjo, Jawa Timur (7 Agustus 2006) 
(diambil sesudah bencana lumpur lapindo terjadi)

Akibat kasus tersebut, terdapat beberapa dampak yang merugikan baik bagi lingkungkan maupun warga sekitar. Berikut merupakan dampak akibat pencemaran luapan lumpur lapindo, yaitu:

  • Terhadap Lingkungan

Akibat Dampak luapan Lumpur Panas, mengakibatkan banyaknya lingkungan fisikyang rusak. Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk areal persawahan.

 

  • TerhadapKesehatanMasyarakatSidoarjo

ISPA menempati peringkat teratas penyakit yang dikeluhkan masyarakat. Namun pada tahun 2007 (setahun setelah menyemburnya lumpur lapindo) terjadi peningkatan tajam jumlah penderita sampai mencapai puncaknya tahun 2009 yakni 52 ribu lebih penderita.

Menurut penelitian WALHI Jawa Timur, Lumpur lapindo mengandung senyawa PAH yang bisa mengakibatkan:

 

  • Kulit merah, iritasi, melepuh, dan kanker kulit jika kontak langsung dengan kulit
  • Kanker
  • Permasalahan reproduksi
  • Membahayakan organ tubuh seperti liver, paru-paru, dan kulit

 

 

SUMBER REFERENSI :

–     http://bernadetharatnasari.blogspot.co.id/2017/01/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html

–     http://kuliah-hukum-d.blogspot.co.id/2014/02/analisis-kasus-lingkungan-lumpur.html

–     http://msp110302002amdal.blogspot.co.id/2014/10/arief-analisis-dampak-lingkungan-lumpur.html

–     http://windasetianingsih.blogspot.co.id/2017/01/hukum-pranata-pembangunan.html?m=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s